Prosedur Pengajuan Perubahan Data KITE Pembebasan

Di publish pada 19-09-2024 15:35:33

1.	Tujuan permohonan perubahan data?
	Permohonan perubahan data diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. (Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)
2.	Permohonan diajukan dengan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang memuat?
	1. Surat permohonan perubahan data; dan 2. Dokumen pendukung yang sesuai dengan permohonan yang diajukan (Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)
3.	Pemeriksaan lapangan dilakukan atas permohonan perubahan data berupa?
	a. Lokasi produksi, penyimpanan dan/atau pembongkaran, b. lokasi subkontrak, c. perubahan bidang usaha industri; d. perubahan atau penambahan barang dan bahan atau hasil produksi yang diduga tidak terkait dengan bidang usaha industri; atau e. lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dalam hal diperlukan. (Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)
4.	Keputusan permohonan perubahan data baik persetujuan atau penolakan diberikan dalam jangka waktu?
	a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis atau dilakukan penelitian lapangan. (Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)
5.	Dalam hal disetujui permohonan perubahan data maka Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU akan?
	a. Menerbitkan Keputusan Menteri tentang perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; dan b. Melakukan pemutkahiran data pada SKP. (Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)
6.	Bagaimana jika permohonan perubahan data ditolak?
	Menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan. (Sesuai dengan PMK-149/PMK.04/2022 & PER-08/BC/2022)