Prosedur Pengajuan Fasilitas Gudang Berikat

a. Secara elektornik melalui Sistem Indonesia National Single Window;
b. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama

Dokumen permohonan penetapan sebagai penerima fasilitas Gudang Berikat:
a. Surat permohonan penetapan sebagai Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat dan/atau PDGB; dan
b. Dokumen pendukung yang sesuai dengan permohonan yang diajukan.

(Sesuai dengan PMK-155/PMK.04/2019 & PER-18/BC/2019)

a. Terletak di lokasi yang dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya;
b. Mempunyai batas-batas dan luas yang jelas;
c. Mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik;
d. Mempunyai tempat untuk penimbunan, pemuatan, pembongkaran, serta pintu pemasukan dan pengeluaran barang;
e. Mempunyai tata letak dan batas yang jelas untuk melakukan setiap kegiatan;
f. Dalam hal menimbun barang curah, harus dilengkapi dengan alat ukur yang telah ditera oleh instansi yang berwenang atau surat pernyataan sanggup untuk menyediakan alat ukur yang memadai.

(Sesuai dengan PMK-155/PMK.04/2019 & PER-18/BC/2019)

a. Memiliki Nomor Induk Berusaha;
b. Memiliki Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, atau Izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan gudang atau tempat;
c. Memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid;
d. Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Gudang Berikat; 
e. Telah dikukuhkan sebagai penguna kena pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewenangannya; dan
f. Mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Gudang Berikat dalam hal perusahaan mengajukan permohonan izin PDGB (Syarat sebagai Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB).

(Sesuai dengan PMK-155/PMK.04/2019 & PER-18/BC/2019)

Dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi sesuai pernyataan yang disampaikan dalam permohonan.

(Sesuai dengan PMK-155/PMK.04/2019 & PER-18/BC/2019)

Menerbitkan Keputusan Menteri mengenai izin Penyelenggara Gudang Berikat, Izin Pengusaha Gudang Berikat atau izin PDGB.

(Sesuai dengan PMK-155/PMK.04/2019 & PER-18/BC/2019)

Menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.

(Sesuai dengan PMK-155/PMK.04/2019 & PER-18/BC/2019)